Kamis, 08 Januari 2015

Sekilas Tentang Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan

KEBUTUHAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban ( accountability ) kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas lain. Untuk itu tuntutan penyediaan informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) yang semakin besar merupakan salah satu faktor pentingnya akuntansi pemerintahan. Perkembangan berikutnya semakin besar dana yang dikelola menyebabkan adanya tuntutan transparasi sebagai hasil reformasi maka Pemerintah harus mampu menyediakan pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin memadai. Pemberian opini tidak bisa memberikan pendapat (Disclaimer) atas Perhitungan Anggaran Negara seharusnya tidak terjadi.

3 tuntutan yang diinginkan masyarakat :
1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Efisiensi dalam pengolahan sumber daya

1. Transparansi
Pemerintah dalam pengambilan kebijakan manajemen, sebaiknya pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat luas.

2. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi kepercayaan.

Akuntabilitas publik :
a. Akuntabilitas Vertikal
yaitu akuntabilitas atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya : Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Pusat kepada MPR dan lain-lain.


b. Akuntabilitas Horisontal
yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas dalam konteksnya pemerintahan, merupakan pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Menurut Ellwood, Akuntabilitas publik ada 4 yaitu :
1.    Akuntabilitas kejujuran dan hukum
Artinya kejujuran dalam hal tidak melakukan penyalahgunaan jabatan dan tunduk pada hukum yang berlaku.
2.    Akuntabilitas proses
Artinya apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Misalnya : akuntabilitas yang berhubungan dengan pelaksanaan tender untuk proyek-proyek.
3.    Akuntabilitas Program
Artinya akuntabilitas yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
4.    Akuntabilitas Kebijakan
Artinya akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah , baik pemerintah pusat maupun daerah, atas kebijakan 2 yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

3. Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya
Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan agar organisasi sektor publik memperhatikan Value For Money dalam menjalan aktivitasnya.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 
a.    Ekonomi
Artinya sejauh mana sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindarkan pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
b.    Efisiensi
Merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
c.     Efektivitas
Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

PENGERTIAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Akuntansi Pemerintah adalah aktivitas pemberian jasa ( service Activity ) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (users) dalam rangka pengambilan keputusan dengan melakukan  proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan .

Informasi keuangan di Pemerintahan adalah dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari :
a.    Laporan Posisi Keuangan ( Neraca )
b.    Laporan Realisasi Anggaran ( Laba Rugi )
c.     Laporan Arus Kas
d.    Catatan atas laporan keuangan

Pengertian akuntansi pemerintahan secara umum tidak tidak berbeda dengan definisi akuntansi, dan hanya perbedaannya terletak pada saat akan dibuat laporan keuangan yaitu dengan  nama account yang berbeda dengan account yang bisa kita temui di laporan keuangan perusahaan. Sedangkan dilihat dari usersnya maka pada akuntansi pemerintah , pengguna laporan keuangan adalah rakyat secara umum yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga legislatif (DPR / MPR), pemerintah sendiri, kreditor seperti Bank Dunia, Internasional Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), dan lain – lain.

3. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
Akuntansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor dibawah ini :
a.    Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan sangat mempengaruhi akuntansi pemerintah. Didalam sistem monarkhi atau kerajaan, akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh raja. Sedangkan dalam sistem demokrasi parlemen atau presidentil akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang mengalami check and balances.

b.    Sifat Sumber Daya
Sumber daya akuntansi pemerintah bersifat tidak berhubungan langsung dengan hasilnya. Misalkan warga negara Indonesia setiap tahun membayar pajak tetapi tidak langsung menerima hasilnya atau imbal balik dari pajak yang disetorkan.